Warga Laporkan Mafia Tanah ke Presiden: Oknum Penegak Hukum Diduga Terlibat

Jakarta, 20 Juli 2025 – Warga yang menjadi korban praktik mafia tanah di Indonesia semakin berani melapor ke Presiden Joko Widodo dan lembaga terkait seperti Komnas HAM, Kapolri, dan Kementerian ATR/BPN. Hal ini menyusul dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH) dalam sengketa pertanahan yang merugikan masyarakat.Kementerian PANRB+6Suara Merdeka+6REAKSI MEDIA+6emedia.dpr.go.id+9Kementerian PANRB+9journalarta.com+9

Aparat Penegak Hukum Diduga Terlibat

Anggota Komisi II DPR RI, Riyanta, menyatakan bahwa banyak kasus sengketa tanah di Sumatera Utara yang melibatkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan diduga melibatkan oknum penegak hukum. Ia mengimbau masyarakat untuk melaporkan hal tersebut ke Presiden, Komnas HAM, atau Kapolri jika mengetahui adanya oknum aparat yang terlibat dalam mafia tanah. Riyanta menekankan pentingnya peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menangani tanah yang sudah didaftarkan, dan bukan menjadi tanggung jawab BPN untuk tanah yang belum terdaftar .jdih.dpr.go.id+5journalarta.com+5emedia.dpr.go.id+5

Tindakan Tegas dari Pemerintah

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan kesiapannya untuk menyerahkan langsung oknum yang terlibat dalam mafia tanah ke aparat penegak hukum. Ia menyebutkan bahwa selain oknum internal BPN, pihak eksternal seperti kepala desa, notaris, dan PPAT juga dapat terlibat dalam praktik mafia tanah. Nusron menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai instansi terkait untuk memberantas mafia tanah secara menyeluruh .REAKSI MEDIA+4Kementerian PANRB+4jdih.dpr.go.id+4

Dukungan dari Lembaga Lain

Ombudsman Republik Indonesia juga menyoroti rendahnya integritas aparat penegak hukum sebagai salah satu penyebab maraknya mafia tanah. Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala, menyatakan bahwa banyak oknum hakim, jaksa, dan polisi yang terlibat dalam praktik mafia tanah. Ombudsman bekerja sama dengan Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memantau dan menindak oknum-oknum tersebut .ombudsman.go.id

Langkah Masyarakat dan Harapan ke Depan

Masyarakat yang menjadi korban mafia tanah didorong untuk melaporkan kasus mereka ke lembaga-lembaga terkait. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian sengketa pertanahan dan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat. Pemerintah dan lembaga terkait berkomitmen untuk terus berupaya memberantas mafia tanah dan memastikan keadilan bagi masyarakat.journalarta.comKementerian PANRB