Beragam kebijakan baru pemerintah pada tahun baru 2025 diyakini bakal  menghantam kelas menengah di Indonesia. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik  UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat memperkirakan, tahun 2025 menjadi  tahun penuh

🏛️ 1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) & Perangi Gizi Buruk

  • Program ini diluncurkan pada 6 Januari 2025, menargetkan anak sekolah dan ibu hamil sebanyak 19,5 juta orang di fase awal 2025, dengan anggaran sekitar Rp71 triliun (~US$4,3 miliar) AP News.

  • Program senilai US$28 miliar direncanakan untuk dijalankan hingga 2029, dengan tujuan menurunkan angka stunting dan mendukung pertumbuhan sumber daya manusia menuju visi “Golden Indonesia 2045” Medium+3AP News+3Wikipedia+3.

  • Target tahun 2025 adalah jangkauan 15 juta penerima manfaat, dengan ekspansi penuh ke 82,9 juta pada 2029 Wikipedia+9The Australian+9Wikipedia+9. Namun, kritik muncul terkait beban fiskal dan tantangan logistik program ini Kemenkeu DJPB+11AP News+11Dewan Pertahanan Nasional RI+11.


💡 2. Paket Stimulus Ekonomi & Proteksi Sosial

  • Pemerintah meluncurkan paket stimulus senilai sekitar US$1,5 miliar untuk mendorong konsumsi domestik, termasuk diskon listrik 50% untuk sekitar 79 juta rumah tangga dan bantuan pangan untuk 18 juta keluarga berpenghasilan rendah selama Juni–Juli 2025 Setkab+9Reuters+9Kemenkeu DJPB+9.

  • Subsidi transportasi, diskon tol, dan insentif upah juga menjadi bagian paket ini guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global Financial Times.


💼 3. Kenaikan Upah Minimum Nasional

  • Presiden mengumumkan kenaikan Upah Minimum Nasional (UMN) sebesar 6,5% untuk 2025, sebagai bentuk jaring pengaman sosial penting bagi pekerja berpenghasilan rendah Setkab+1bagusenrico.com+1.

  • Penyesuaian UMK sektoral juga diatur sesuai dengan karakteristik dan risiko industri tertentu melalui regulasi baru bagusenrico.com.


🏫 4. Trident: Tiga Program Strategis untuk Pengentasan Kemiskinan

  • Pemerintah segera meluncurkan paket program “Trident”, yang terdiri dari:

    1. Sekolah Rakyat: sekolah berasrama gratis untuk keluarga sangat miskin, dengan fasilitas pendidikan dan makan bergizi The Australian+7Antara News+7observerid.com+7.

    2. Free Health Checks (CKG): pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi pelajar SD dan SMP—termasuk gigi, TB, tekanan darah, pendengaran, dan psikiatri Antara News.

    3. Koperasi Desa Merah Putih: memperkuat ekonomi lokal melalui pemberdayaan komunitas via koperasi berbasis desa Antara News.


🏦 5. Dukungan UMKM dan Koperasi Desa

  • Pemerintah menempatkan dana di empat bank BUMN — BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia — agar bisa menyalurkan pinjaman bunga rendah (sekitar 6%) kepada koperasi desa, masing-masing hingga Rp3 miliar per unit koperasi Reuters.

  • Selain itu, pada 5 November 2024, Presiden menandatangani kebijakan penghapusan piutang macet UMKM hingga Rp500 juta (badan usaha) dan Rp300 juta (individu), sebagai langkah memperkuat ketahanan ekonomi nasional Wikipedia.


🧠 6. Reorientasi Anggaran: Penghematan Demi Prioritas Rakyat

  • Melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, pemerintah memotong Rp306 triliun pengeluaran tidak penting, dengan hasil dialihkan ke sektor yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat seperti program MBG dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Wikipedia.

  • Dalam Rencana APBN 2025, pemerintah menegaskan fokus pada pembangunan inklusif dan jaring pengaman sosial senilai Rp503,2 triliun untuk melindungi kelompok rentan Kemenkeu DJPB.


🧾 Ringkasan Kebijakan & Dampaknya

Kebijakan Sasaran Utama Dampak Potensial
MBG & pemeriksaan gratis Anak sekolah & ibu hamil Pengurangan stunting, peningkatan kesehatan generasi
Diskon listrik, bantuan/logistik pangan Rumah tangga berpendapatan rendah Stimulus konsumsi, peningkatan daya beli
Kenaikan UMN 6,5% Pekerja sektor formal dan informal Daya beli pekerja meningkat
Sekolah Rakyat & CKG & Koperasi Desa Keluarga sangat miskin & komunitas desa Pendidikan inklusif, ekonomi lokal berkembang
Pinjaman UMKM & koperasi UMKM & koperasi desa Akses pembiayaan murah untuk usaha mikro
Pemotongan anggaran tidak prioritas Pemerintah umum Redirect ke sektor kesejahteraan

Dengan kebijakan komprehensif ini, pemerintah menorehkan upaya serius untuk memerangi kemiskinan, meningkatkan konsumsi rumah tangga, dan memperkuat kualitas hidup rakyat. Semua ini dirancang menjadi fondasi menuju pertumbuhan inklusif dan penguatan kualitas SDM yang berkelanjutan di Indonesia.