Jakarta, 21 November 2026 – Kejaksaan Agung menyatakan bahwa keberadaan Undang-Undang Perampasan Aset dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat upaya penelusuran dan pengembalian harta yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi, termasuk dalam perkara yang menyeret nama pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid. Regulasi tersebut dinilai dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum untuk menangani aset hasil kejahatan, terutama ketika proses penyitaan dan pemulihan kerugian negara menghadapi berbagai hambatan. Pembahasan mengenai aturan perampasan aset kembali mendapat perhatian karena penanganan perkara korupsi tidak hanya berfokus pada penetapan tersangka dan pemberian hukuman pidana. Pengembalian kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum juga menjadi bagian penting dalam memastikan negara tidak terus menanggung kerugian akibat praktik korupsi. Kejaksaan Agung memandang penguatan mekanisme perampasan aset sebagai langkah yang dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Meski demikian, penerapannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum dan perlindungan terhadap hak pihak yang terkait.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyampaikan dukungan terhadap pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset yang telah mendapat persetujuan DPR RI pada Kamis, 19 November 2026. Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat penegakan hukum, khususnya terhadap pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri. Anang mencontohkan sejumlah nama yang tengah menjadi perhatian aparat penegak hukum, termasuk Mohammad Riza Chalid dan Jurist Tan. Riza Chalid diketahui berstatus buron dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan pengadaan produk kilang. Sementara itu, Jurist Tan merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan perangkat Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kejaksaan Agung menilai keberadaan tersangka di luar negeri tidak seharusnya menghentikan upaya negara untuk menelusuri kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Dengan mekanisme hukum yang lebih kuat, proses pemulihan kerugian diharapkan tetap dapat dilakukan meskipun pelaku belum berhasil dihadirkan.
Undang-Undang Perampasan Aset disetujui DPR dalam rapat paripurna setelah melalui proses pembahasan panjang selama sekitar 18 tahun. Regulasi tersebut memperkenalkan mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam keadaan tertentu. Ketentuan ini mencakup situasi ketika tersangka melarikan diri, meninggal dunia, mengalami sakit permanen, atau keberadaannya tidak diketahui. Meski demikian, proses perampasan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena aparat penegak hukum tetap berkewajiban membuktikan hubungan antara aset dan tindak pidana di pengadilan. Dalam ketentuan yang disetujui DPR, mekanisme tersebut juga memiliki persyaratan mengenai nilai aset dan prosedur pengajuan permohonan. Keberadaan aturan ini diharapkan mampu mengatasi hambatan hukum yang selama ini muncul ketika pelaku kejahatan tidak dapat menjalani proses persidangan secara langsung. Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya diarahkan pada penghukuman individu, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan masyarakat.
Dalam perkara Riza Chalid, Kejaksaan Agung sebelumnya telah melakukan penelusuran terhadap berbagai aset dan perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan tersangka. Penyelidikan tersebut merupakan bagian dari penanganan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina beserta entitas terkait pada periode 2018 hingga 2023. Riza Chalid juga menghadapi sangkaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara tersebut. Aparat penegak hukum berupaya menelusuri aliran dana dan kepemilikan aset untuk mengetahui kemungkinan adanya kekayaan yang berasal dari aktivitas melawan hukum. Proses penelusuran dapat mencakup pemeriksaan dokumen transaksi, hubungan kepemilikan perusahaan, serta aset yang diduga dialihkan kepada pihak lain. Namun, kepemilikan suatu aset tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana. Setiap tindakan penyitaan maupun perampasan tetap harus didasarkan pada bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
Penerapan Undang-Undang Perampasan Aset juga memerlukan perhatian terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Ketentuan yang disetujui DPR memberikan ruang bagi pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik untuk mempertahankan haknya melalui mekanisme hukum. Pengawasan terhadap kewenangan aparat menjadi bagian penting agar proses pemblokiran, penyitaan, dan perampasan tidak disalahgunakan. Selain itu, undang-undang tersebut memiliki ketentuan mengenai waktu mulai berlaku dan cakupan penerapannya, sehingga tidak otomatis dapat digunakan terhadap seluruh perkara yang telah terjadi sebelumnya. Aspek ini menjadi penting dalam menilai kemungkinan penggunaan aturan baru terhadap perkara yang menyeret Riza Chalid maupun tersangka lainnya. Kejaksaan Agung tetap dapat melanjutkan penelusuran aset melalui ketentuan hukum yang telah berlaku selama ini, termasuk aturan pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kehadiran regulasi baru diharapkan memperkuat upaya tersebut dengan tetap menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.





