newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 2 September 2026 – Perum Bulog menyiapkan penyesuaian skema penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Perubahan tersebut dipertimbangkan karena kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah drastis setelah mengalami bencana, termasuk warga yang sebelumnya tidak tercatat dalam kelompok penerima bantuan. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan masyarakat yang terdampak bencana dan mengalami penurunan kemampuan ekonomi berpotensi masuk dalam kelompok desil 1-4. Kondisi tersebut membuat Bulog mempertimbangkan mekanisme penyaluran secara kolektif agar bantuan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah daerah dinilai memiliki pemahaman lebih baik mengenai kondisi masyarakat di wilayah terdampak. Skema baru tersebut masih akan dikoordinasikan sebelum diterapkan.
Selama ini, penyaluran bantuan pangan Bulog dilakukan berdasarkan data penerima yang berasal dari pemerintah melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan masyarakat yang berhak memperoleh bantuan. Namun, situasi bencana membuat kondisi sosial ekonomi warga dapat berubah dalam waktu singkat. Keluarga yang sebelumnya tergolong mampu dapat kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, sumber pendapatan, atau akses terhadap aktivitas ekonomi akibat bencana. Karena itu, Bulog melihat perlu adanya fleksibilitas agar perubahan kondisi tersebut dapat direspons dalam penyaluran bantuan. Pemerintah daerah dan aparat desa diharapkan dapat membantu mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan dukungan tambahan.
Rizal menjelaskan salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah penyaluran bantuan secara kolektif melalui kepala daerah atau aparat desa. Mekanisme tersebut berbeda dengan pola reguler yang menggunakan daftar penerima berdasarkan data pemerintah pusat. Dalam kondisi darurat, bantuan dapat diserahkan melalui pemerintah setempat untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat sesuai kondisi di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penyaluran sekaligus mengantisipasi adanya warga terdampak yang belum tercantum dalam data penerima. Meski demikian, Bulog tetap harus memastikan mekanisme tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, koordinasi dengan lembaga terkait akan dilakukan sebelum keputusan final diambil.
Bulog juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memastikan skema penyaluran kolektif dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan diperlukan karena perubahan mekanisme distribusi bantuan harus tetap memiliki dasar administrasi yang jelas. Pemerintah ingin bantuan dapat diberikan secara cepat tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas. Setiap bantuan yang disalurkan juga harus dapat ditelusuri penerima dan distribusinya. Dengan mekanisme pengawasan tersebut, perubahan skema diharapkan tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari. Pada saat yang sama, kebutuhan masyarakat dalam kondisi darurat tetap dapat menjadi pertimbangan utama.
Selain menyiapkan perubahan mekanisme distribusi, Bulog memastikan bantuan pangan tetap dapat diterima masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. Warga yang sudah memperoleh bantuan bencana juga masih dapat menerima bantuan pangan apabila namanya tercantum dalam data penerima. Hal tersebut penting karena bantuan bencana dan bantuan pangan memiliki fungsi yang berbeda. Bantuan bencana ditujukan untuk merespons kondisi darurat, sedangkan bantuan pangan merupakan program perlindungan sosial yang menyasar kelompok masyarakat tertentu. Dalam kondisi bencana, kedua jenis bantuan tersebut dapat saling melengkapi untuk menjaga pemenuhan kebutuhan dasar warga. Pemerintah ingin memastikan tidak ada masyarakat rentan yang kehilangan akses bantuan hanya karena mengalami perubahan kondisi setelah bencana.
Bulog juga menyiapkan cadangan beras dalam jumlah besar untuk menghadapi kebutuhan masyarakat terdampak bencana di NTT. Persediaan tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan permintaan selama masa tanggap darurat. Bulog menyatakan cadangan beras untuk bantuan bencana telah disiapkan hingga sekitar 10 kali lipat dari kebutuhan tanggap darurat yang sedang berlangsung. Selain stok utama, sejumlah cadangan darurat juga ditempatkan di titik strategis agar dapat segera digunakan apabila terdapat wilayah yang mengalami kendala distribusi. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko kekurangan pangan di daerah yang aksesnya terganggu akibat bencana.
Penyaluran bantuan pangan reguler di NTT sendiri telah diperluas pada 2026 dengan menggunakan data DTSEN desil 1-4. Sebelumnya, penerima bantuan pangan berada pada kelompok desil 1-3, kemudian cakupannya diperluas hingga desil 4. Untuk periode Juli hingga September 2026, jumlah penerima bantuan pangan beras di seluruh NTT mencapai lebih dari 852 ribu penerima. Setiap penerima mendapatkan alokasi beras sebanyak 30 kilogram untuk tiga bulan atau 10 kilogram per bulan. Perluasan cakupan tersebut membuat semakin banyak keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah dapat memperoleh dukungan pangan dari pemerintah.
Kondisi bencana di NTT kemudian memberikan tantangan tambahan dalam memastikan bantuan tersebut menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Kerusakan infrastruktur, gangguan akses transportasi, dan perubahan kondisi ekonomi warga dapat memengaruhi proses distribusi maupun ketepatan sasaran. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan koordinasi secara dinamis sesuai perkembangan situasi. Aparat daerah memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi warga sekaligus membantu memastikan distribusi berjalan hingga tingkat masyarakat. Bulog juga menempatkan ketersediaan stok sebagai salah satu prioritas agar proses bantuan tidak terkendala dari sisi pasokan.
Dengan penyesuaian skema tersebut, Bulog berupaya memastikan program bantuan pangan tetap berjalan di tengah kondisi darurat. Perhatian terhadap kelompok desil 1-4 menjadi penting karena kelompok tersebut termasuk masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan ekonomi lebih tinggi. Sementara bagi warga yang kondisi ekonominya berubah akibat bencana, pemerintah membuka kemungkinan penggunaan mekanisme khusus agar bantuan dapat menjangkau mereka dengan lebih cepat. Seluruh proses tetap akan dilakukan melalui koordinasi dan pengawasan agar penyaluran tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan. Langkah tersebut diharapkan membantu masyarakat NTT memenuhi kebutuhan pangan selama proses pemulihan pascabencana berlangsung.
