Jakarta, 14 September 2026 – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto membawa tiga pesan utama Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS. Pesan tersebut mencerminkan sejumlah prioritas yang ingin disampaikan Indonesia kepada para pemimpin negara anggota dalam menghadapi perubahan ekonomi dan geopolitik global. Prabowo menempatkan penguatan peran negara-negara Global South, kemandirian pangan, serta pembangunan berkelanjutan sebagai bagian penting dari pandangan Indonesia dalam forum tersebut. Indonesia ingin kerja sama BRICS memberikan manfaat konkret bagi negara berkembang dan tidak hanya menjadi ruang pertemuan diplomatik. Pemerintah juga melihat forum tersebut sebagai kesempatan memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong tatanan internasional yang lebih inklusif dan berimbang. Kehadiran Prabowo sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk aktif membangun kerja sama dengan berbagai kekuatan ekonomi dunia tanpa meninggalkan kepentingan nasional.
Pesan pertama yang dibawa Prabowo berkaitan dengan pentingnya suara negara-negara Global South mendapatkan ruang yang lebih besar dalam pengambilan keputusan internasional. Negara berkembang memiliki populasi dan sumber daya yang besar, tetapi kepentingannya dinilai perlu terus diperkuat dalam berbagai institusi global. Indonesia mendorong hubungan internasional yang memberikan kesempatan lebih seimbang kepada setiap negara untuk berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan dunia. Kerja sama tidak seharusnya hanya ditentukan oleh negara dengan kekuatan ekonomi terbesar, tetapi juga perlu mempertimbangkan kebutuhan negara yang masih berada dalam proses pembangunan. BRICS memiliki posisi strategis karena beranggotakan negara-negara dengan pengaruh ekonomi dan demografi yang signifikan. Melalui forum tersebut, Indonesia ingin mendorong kolaborasi yang dapat memperkuat kapasitas Global South menghadapi tantangan bersama.
Prabowo juga menempatkan persoalan pangan sebagai salah satu bagian utama yang disampaikan dalam pertemuan. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mendorong peningkatan produksi domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar negeri. Pemerintah melihat ketahanan pangan sebagai bagian dari kedaulatan nasional karena gangguan rantai pasok internasional dapat langsung memengaruhi kehidupan masyarakat. Konflik geopolitik, perubahan iklim, dan fluktuasi harga komoditas menjadi faktor yang membuat setiap negara perlu memiliki kemampuan produksi lebih kuat. Indonesia ingin pengalaman meningkatkan produksi pangan menjadi bagian dari pembahasan mengenai kerja sama yang lebih luas di antara negara BRICS. Pertukaran teknologi, investasi pertanian, serta penguatan rantai pasok dapat menjadi bidang yang dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan pangan bersama.
Pesan berikutnya berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dan gagasan mengenai masa depan yang lebih hijau. Prabowo menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu berjalan berdampingan dengan perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab. Indonesia memiliki kepentingan besar dalam agenda tersebut karena memiliki kawasan hutan tropis yang luas, keanekaragaman hayati, serta potensi energi terbarukan yang dapat dikembangkan. Pada saat bersamaan, kebutuhan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap harus diperhatikan. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan energi, penciptaan lapangan kerja, dan upaya mengurangi tekanan terhadap lingkungan. Kerja sama internasional diperlukan karena persoalan iklim tidak dapat diselesaikan oleh satu negara secara terpisah.
Ketiga pesan tersebut memiliki keterkaitan karena menyentuh persoalan kemandirian, pemerataan pembangunan, dan kemampuan negara berkembang menentukan arah pertumbuhannya sendiri. Penguatan Global South membutuhkan fondasi ekonomi yang kokoh, sementara ketahanan pangan menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan kemudian diperlukan agar peningkatan kesejahteraan tidak menciptakan persoalan lingkungan yang semakin besar pada masa depan. Indonesia berupaya membawa pendekatan yang menghubungkan ketiga aspek tersebut dalam agenda kerja sama internasional. Pemerintah ingin kepentingan pembangunan negara berkembang tetap mendapatkan perhatian ketika dunia menghadapi transformasi ekonomi dan energi. BRICS dipandang menyediakan ruang untuk memperluas dialog mengenai berbagai kebutuhan tersebut.
Keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga membuka peluang memperluas hubungan ekonomi dengan negara-negara yang memiliki pasar dan kapasitas investasi besar. Kerja sama dapat diarahkan pada perdagangan, investasi, teknologi, energi, infrastruktur, hingga sektor pertanian. Indonesia berkepentingan memastikan hubungan tersebut memberikan nilai tambah bagi perekonomian domestik dan tidak hanya meningkatkan transaksi perdagangan. Investasi yang masuk diharapkan mampu mendukung industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemampuan teknologi nasional. Pada saat bersamaan, akses pasar yang lebih luas dapat memberikan kesempatan bagi produk Indonesia untuk menjangkau konsumen di negara anggota lainnya. Pemerintah perlu memastikan setiap kerja sama tetap berjalan berdasarkan kepentingan nasional dan memberikan manfaat yang seimbang.
Dalam persoalan pangan, kerja sama antarnegara BRICS memiliki potensi besar karena sejumlah anggotanya merupakan produsen utama berbagai komoditas pertanian dunia. Indonesia dapat memanfaatkan hubungan tersebut untuk memperkuat teknologi produksi, pengelolaan lahan, mekanisasi, serta sistem penyimpanan dan distribusi. Namun, orientasi pemerintah tetap diarahkan pada peningkatan kemampuan produksi dalam negeri sehingga perdagangan internasional berfungsi sebagai pelengkap dan bukan sumber ketergantungan utama. Ketahanan pangan juga membutuhkan dukungan terhadap petani agar peningkatan produksi dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Infrastruktur irigasi, ketersediaan pupuk dan benih, serta kepastian penyerapan hasil panen menjadi bagian yang harus terus diperkuat. Dengan fondasi domestik yang kuat, Indonesia memiliki posisi lebih baik ketika menghadapi perubahan kondisi pasar global.
Agenda pembangunan hijau juga memberikan peluang kerja sama dalam pengembangan teknologi energi bersih. Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang besar, tetapi pengembangannya membutuhkan investasi, teknologi, infrastruktur, dan pembiayaan dalam skala yang tidak kecil. Kemitraan dengan negara BRICS dapat menjadi salah satu jalur untuk mempercepat transformasi tersebut selama tetap memberikan manfaat bagi kepentingan nasional. Transisi energi juga perlu dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu keamanan pasokan maupun aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan industri, kemampuan pembiayaan, serta kesiapan teknologi dalam menentukan kecepatan perubahan. Pendekatan yang seimbang diperlukan agar pembangunan hijau dapat berjalan bersamaan dengan target pertumbuhan ekonomi.
Penyampaian tiga pesan utama di KTT BRICS sekaligus memperlihatkan pendekatan diplomasi Indonesia yang ingin tetap aktif dalam berbagai forum internasional. Indonesia memiliki kepentingan membangun hubungan dengan banyak negara tanpa membatasi kerja sama pada satu kelompok kekuatan tertentu. Pendekatan tersebut memberikan ruang untuk memperluas pasar, investasi, teknologi, dan kemitraan strategis sekaligus mempertahankan kebebasan dalam menentukan kebijakan nasional. BRICS menjadi salah satu forum yang dapat digunakan untuk memperkuat hubungan dengan negara berkembang dan kekuatan ekonomi baru. Namun, manfaat keanggotaan tetap bergantung pada kemampuan Indonesia menerjemahkan hasil pertemuan menjadi program dan kerja sama konkret. Diplomasi ekonomi perlu diikuti implementasi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Tiga pesan yang dibawa Presiden Prabowo dalam KTT BRICS pada akhirnya menggambarkan sejumlah prioritas yang ingin diperjuangkan Indonesia dalam menghadapi perubahan global. Penguatan suara Global South, ketahanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan menjadi bagian dari kepentingan Indonesia untuk membangun kemandirian sekaligus memperluas kerja sama internasional. Pemerintah berharap BRICS dapat menjadi forum yang menghasilkan kemitraan konkret dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan negara berkembang. Indonesia juga memiliki kesempatan menggunakan kerja sama tersebut untuk meningkatkan investasi, perdagangan, teknologi, serta kapasitas produksi nasional. Tantangan berikutnya adalah memastikan gagasan yang disampaikan dalam pertemuan tingkat tinggi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang memberikan hasil nyata. Dengan posisi yang semakin aktif di BRICS, Indonesia berupaya memperkuat perannya dalam membentuk kerja sama global yang lebih inklusif, seimbang, dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.





