newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 10 November 2026 – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan advokat sekaligus dosen Universitas Indonesia, Junaedi Saibih, terkait permintaan ganti rugi sekitar Rp100,2 miliar. Gugatan tersebut diajukan setelah Junaedi dinyatakan bebas dalam perkara dugaan perintangan penyidikan sejumlah kasus korupsi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa pengajuan gugatan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh hukum. Kejagung tidak mempermasalahkan langkah hukum tersebut dan akan mengikuti mekanisme persidangan yang berlaku. Pernyataan itu disampaikan Anang kepada wartawan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Anang menjelaskan bahwa pihaknya masih akan mencermati mekanisme hukum yang digunakan Junaedi dalam mengajukan tuntutan ganti rugi. Menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, termasuk apakah permohonan tersebut dapat diperiksa melalui jalur praperadilan atau seharusnya diajukan melalui gugatan perdata. Kejagung menyerahkan penilaian mengenai kewenangan pemeriksaan kepada pengadilan yang menangani perkara. Meski demikian, institusi tersebut memastikan akan menghadapi seluruh proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sikap ini disampaikan sebagai respons terhadap permohonan Junaedi yang meminta pemulihan nama baik sekaligus kompensasi atas kerugian yang diklaim dialaminya selama menjalani proses pidana.
Gugatan Junaedi telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 28/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Pst. Dalam permohonannya, Junaedi mencantumkan Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai termohon pertama, sedangkan Menteri Keuangan menjadi termohon kedua. Permohonan tersebut berkaitan dengan rehabilitasi nama baik dan pembayaran ganti rugi setelah putusan bebasnya berkekuatan hukum tetap. Junaedi menilai proses hukum yang sebelumnya dijalaninya telah menimbulkan kerugian secara finansial maupun nonfinansial. Sidang perdana atas permohonan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 24 November 2026, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dalam perincian tuntutannya, Junaedi meminta ganti rugi materiil sebesar Rp288.445.872 atau sekitar Rp288,4 juta. Nilai tersebut dihitung berdasarkan penghasilan yang menurut pengakuannya tidak diterima selama menjalani masa penahanan sekitar 11 bulan. Sebagai dosen Universitas Indonesia, Junaedi menggunakan rata-rata pendapatan bulanannya untuk memperkirakan kerugian finansial selama proses hukum berlangsung. Selain kerugian materiil, ia juga mengajukan tuntutan ganti rugi imateriil sebesar Rp100 miliar. Junaedi menyadari bahwa permintaan ganti rugi imateriil dalam mekanisme perkara pidana memiliki persoalan hukum tersendiri, tetapi tetap menyerahkan penilaiannya kepada majelis hakim.
Selain menuntut kompensasi, Junaedi meminta langkah nyata untuk memulihkan nama baiknya setelah dinyatakan bebas dari dakwaan. Ia menilai pemulihan hak yang tercantum dalam putusan pengadilan perlu ditindaklanjuti melalui tindakan konkret. Salah satu permintaannya berkaitan dengan penerapan hak untuk dilupakan atau right to be forgotten sebagaimana dikenal dalam ketentuan pelindungan data pribadi. Junaedi menginginkan adanya langkah terhadap pemberitaan mengenai perkara pidananya yang menurutnya sudah tidak relevan setelah putusan bebas. Ia meminta Kejagung melalui Jamdatun mengambil tindakan yang diperlukan terhadap penyelenggara sistem elektronik, termasuk kemungkinan penghapusan atau pembatasan kemunculan informasi tertentu pada mesin pencari.
Sebelumnya, Junaedi Saibih menjalani proses hukum bersama Direktur JakTV Tian Bahtiar dan Adhiya Muzakki dalam perkara dugaan perintangan penyidikan tiga kasus korupsi. Ketiga perkara tersebut berkaitan dengan tata kelola komoditas timah, impor gula di Kementerian Perdagangan, serta pengurusan izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil. Jaksa penuntut umum sebelumnya menilai terdapat tindakan yang menghambat proses penegakan hukum dalam penanganan perkara-perkara tersebut. Namun, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menyatakan dakwaan terhadap ketiganya tidak terbukti dan menjatuhkan putusan bebas. Kejagung kemudian mengajukan kasasi, tetapi Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut pada Agustus 2026 sehingga putusan bebas tetap berlaku.
Perkara gugatan ganti rugi yang diajukan Junaedi kini memasuki tahapan baru setelah Kejagung menyatakan kesiapannya menghadapi proses persidangan. Pengadilan akan memiliki peran penting dalam menilai dasar hukum permohonan, kewenangan pemeriksaan, serta kelayakan tuntutan kompensasi yang diajukan. Selain persoalan kerugian finansial, permohonan ini juga membuka pembahasan mengenai pelaksanaan rehabilitasi nama baik setelah seseorang dinyatakan bebas melalui putusan pengadilan. Kejagung tetap memiliki kesempatan menyampaikan argumentasi hukum dan tanggapan terhadap seluruh tuntutan Junaedi dalam persidangan. Hasil pemeriksaan yang dijadwalkan dimulai pada 24 November mendatang akan menentukan bagaimana permohonan tersebut diproses dan apakah tuntutan ganti rugi dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
